Pemilu dan Etnisitas di Libya

Oleh : M.Fakhry.G, Lc, M.Ag

Setelah Mesir sukses menyelenggarakan pemilu juni lalu, kini giliran Libya sukses menggelar pemilu untuk pertama kalinya pasca Khadafi pada 7 Juli lalu. Namun, ditengah kesuksesan tersebut, konflik senjata masih terus berlanjut antara pemerintah (National Transition Council) NTC dengan kelompok bersenjata yang merasa dirugikan baik secara ekonomi maupun politik. Mereka mengancam akan menggagalkan rencana NTC membentuk pemerintah baru. Dalam beberapa hari saja terjadi serangan dari kelompok bersenjata yang berusaha untuk menguasai kantor perwakilan pemilu di kota-kota wilayah timur, termasuk Benghazi tempat lahirnya revolusi 2011. Kendati demikian pemerintah sementara di bawah NTC mengklaim dapat mengendalikan keamanan nasional. Lantas, dapatkah Libya sukses melaksanakan agenda demokratisasinya menyusul susksesnya Tunisia dan Mesir?

Partai Baru
Pemilu pertama pasca lengsernya Muammar Khadafi merupakan Pemilu yang paling bersejarah dalam dinamika politik Libya. Kontan saja, pemilu tersebut mendapat sambutan antusias dari berbagai kalangan. Berdasarkan data dari High National Election Commision (HNEC) Libya, sebanyak 1,7 juta lebih rakyat Libya turut serta dalam pemilu Parlemen. Disamping itu, sekitar 160 partai politik –kebanyakan berasaskan Islam- turut dalam pesta demokrasi yang memperebutkan 80 kursi yang tersedia disamping 120 kursi melalui jalur independen (www.hnec.ly/-). Dari sekian banyak partai politik hanya beberapa partai saja yang memiliki basis massa besar. Diantara partai besar tersebut adalah Partai Keadilan dan Pembangunan yang mengusung tema kampanye seputar ekonomi, persatuan dan keamanan. Meski para elit partai membantah bahwa partainya merupakan representasi dari gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) Libya yang didirikan pada tahun 1942, Justice and Development Party (JDP) tetap memiliki basis masa pendukung yang kuat dari kelompok IM dan diyakini sebagai partai yang paling terorganisir serta mewakili kekuatan politik Islam di Libya. Disamping JDP, partai Islam lainnya yang memiliki basis massa yang kuat adalah Partai al-Wathan yang didirikan oleh Abdul Hakim Belhaj, mantan komandan the Libyan Islamic Fighting Group (LIFG). Dengan mengusung program-program nasional dalam kerangka Islam, partai ini mendapat dukungan dari kelompok Salafi yang berpengaruh dibawah pimpinan Ali Ash-Shallabi.
Sementara itu, kekuatan politik kelompok nasionalis- liberal diwakili oleh tiga partai besar yakni, National Forces Alliance (NFA) (Tahaluf al-Qawi al-Wathani) yang dipimpin Mahmoud Jibril dan mendapat dukungan dari organisasi politik, LSM dan ratusan tokoh independen dari kalangan nasionalis. Sedangkan National Centrist Party (NCP) atau partai Tengah didirikan oleh Ali Tarhouni mantan perdana menteri dan yang bertanggung jawab terhadap keuangan kabinet sementara Mahmoud Jibril. Seperti halnya Jibril, Tarhouni melalui partainya mengusung isu-isu keamanan dan penegakkan hukum. Adapun partai nasionalis lainnya adalah National Front Party (NFP), yang didirikan oleh Muhammad Yusuf Al-Magharif, mantan duta besar Libya untuk India pada era Khadafi. Partainya mengusung desentralisasi, HAM, ekonomi, rekonsiliasi nasional dan keamanan. Ketiga partai nasionalis tersebut mengklaim telah memiliki kantor dan basis massa yang besar di beberapa kota di wilayah timur Libya.
Dengan hadirnya beberapa partai besar tersebut, sudah dapat dipastikan akan terjadi pertarungan sengit antara kubu Islamis yang diwakili oleh JDP dan kubu nasionalis-liberal dari NFA, NCP dan NFP. Meski demikian bukan berarti kelima partai besar tersebut lebih diunggulkan dari partai lainnya. Masih ada kekuatan politik lainnya yang menjadi “kuda hitam” dan siap bersaing dalam pentas politik Libya ke depan .
Politik Etnis
Libya merupakan negara dengan jumlah suku atau kabilah terbanyak di Afrika Utara. Terdapat sekitar 114 suku di Libya, dengan beberapa suku besar di wilayah Barat, seperti al-Warfala, at-Tarhunah, al-Warsyifana. Di Timur terdapat suku al-Ubaidat dan al-Awaqir, sedangkan wilayah selatan dihuni mayoritas suku Aulad Sulaiman (keturunan Sulaiman), Az-Zawiyyah, dan Al-Hasawinah. Pada era Khadafi, suku-suku tersebut berada dalam satu kordinasi dan kesepakan atau yang dikenal dengan “al-Kaulasah” yang berada dibawah kontrol pemerintah.
Dalam konteks pemilu Libya, suku-suku tersebut mempunyai peran yang cukup signifikan untuk mendukung kandidat, terutama di daerah pedalaman Libya. Muhammad Taher Syaibani misalnya, salah seorang tokoh dari The Libyan National Gathering Party mengungkapkan, bahwa pada pemilu kali ini dirinya kesulitan memperoleh suara di di daerah-daerah pedalaman dibanding perkotaan yang jauh dari pengaruh kesukuan, terlebih Syaibani bukan merupakan keturunan atau tokoh dari salah satu suku yang ada. (www.al-Jazeera.net). Memang, fanatisme kesukuan dalam politik domestik Libya masih sangat kuat, terutama menjelang Pilpres yang akan diselenggarakan dalam beberapa bulan kedepan. Masing-masing suku dipastikan akan mendukung kandidat yang berasal dari sukunya atau paling tidak mempunyai ikatan kekerabatan dan pengaruh yang besar di daerah nya. Karenanya, dapat dikatakan mustahil kandidat dari suku at-Tarhunah akan menang didaerah mayoritas Bani Walid atau sebaliknya. Lain halnya dengan kandidat yang berasal dari perkotaan di wilayah Timur Libya seperti, Benghazi dan Khumus -dimana seluruh kabilah atau suku berbaur- besar kemungkinan seorang kandidat dapat memperoleh suara signifikan. Dalam pemilu parlemen yang telah dilaksanakan beberapa hari lalu, suara pemilih mencapai 67 persen yang mayoritas berasal dari suku-suku di wilayah timur, barat dan selatan Libya.
Hasil akhir perhitungan suara yang dilakukan Komisi Pemilu Libya (al-Mufawwadhat al-Ulya lil-Intikhabat) pada 17/7 menunjukkan, partai National Forces Alliance (NFA) dari kelompok liberal pimpinan Mahmoud Jibril memperoleh mayoritas suara dengan 39 kursi disusul pesaingnya dari Partai al-Adalah wa al-Bina dengan 17 kursi. Kemenangan tersebut jelas menimbulkan tanda tanya besar dari berbagai kalangan terkait kemenangan kelompok liberal ditengah mayoritas rakyat Libya yang sebagian besar muslim dengan beragam latar belakang kesukuan tersebut, terlebih fatwa Mufti Libya, ash-Shadiq al-Ghiryani yang menyatakan bahwa memilih partai liberal sama dengan kafir. Dari sini penulis dapat melihat beberap faktor yang mendorong kemenangan NFA. Pertama, Mahmoud Jibril dianggap sebagai tokoh revolusi yang sangat karismatik diantara tokoh lainnya, seperti Ali at-Tarhuni dan Muhammad Asy-Syaibani. Sebagai pendiri NTC beliau merupakan tokoh yang berdiri dibarisan paling depan dalam menentang rezim Khadafi. Karenanya, ketika Jibril mendirikan NFA kontan mendapat sambutan dan dukungan yang luar biasa dari berbagai kalangan termasuk dari suku-suku di barat dan selatan Libya. Kekarismatikan Jibril pun ikut mendongkrak suara NFA terutama dari pemilih perempuan sebesar 47 persen. Kedua, terpecahnya umat Islam ikut mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Sebagaimana diketahui, pasca Revolusi umat Islam Libya terpecah menjadi dua kubu, yang mendukung diberlakukannya syariat Islam dengan kubu dari Islam moderat. Serangan-serangan yang dilakukan kelompok Islam redikal di wilayah Timur dalam beberapa bulan terakhir pun ikut mempengaruhi perolehan suara Hizb al-Adalah wa al-Bina. Berbagai kalangan memandang bahwa umat Islam Libya sekarang lebih dewasa dan lebih memilih jalur demokratis dalam memecahkan setiap persoalan. Terakhir, kemampuan Mahmoud Jibril dalam menyatukan kelompok-kelompok yang bertikai termasuk suku-suku di pedalaman pasca revolusi menjadikan partai yang didirikannya mendapat dukungan penuh di wilayah Timur dan Selatan Libya. Politisi NFA pun dianggap berhasil mengambil simpatik para pemimpin suku-suku dipedalaman yang pasca revolusi mempunyai pandangan dan kepentingan politik masing-masing. Faktor etnisitas inilah yang nampaknya berhasil dimanfaatkan politisi NFA untuk mendulang suara di daerah timur dan selatan Libya. Faktor kesukuan yang selama ini mendominasi seolah pudar oleh popularitas dan sepak terjang Mahmoud Jibril di kancah politik Libya.
Terlepas dari penaruh kuatnya faktor etnisitas dalam pemilu Libya, siapapun yang duduk di parlemen baik dari NFA maupun JDP mempunyai tanggung jawab besar untuk memulihkan kondisi politik dan ekonomi di tengah berkecamuknya perang antar suku di Libya. Bukan hanya sekedar janji-janji manis belaka saat kampanye. (Dimuat di Website P2P LIPI, tanggal 7 Agustus 2012).

Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s