Dinamika Politik di Libya : Menuju Era Kepemimpinan Baru

 

Krisis politik yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara akhir-akhir ini seakan mengingatkan memori kita pada peristiwa reformasi di Indonesia tahun 1998. Ketika dominasi kekuasaan rezim otoriter dan berbagai ketidakadilan terjadi maka luapan ketidakpuasan tinggal menunggu waktu kemunculannya.  Di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara, luapan ketidakpuasan yang tergambar pada berbagai aksi demonstrasi yang marak terjadi baru-baru ini kemudian berujung pada terjadinya krisis politik serta tumbangnya rezim Zine El-Abidine Ben Ali di Tunisia dan Hosni Mubarok di Mesir.  Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI mengadakan diskusi internal dengan topik “Dinamika Internal Politik Libya: Menuju Kepemimpinan Baru” sebagai bentuk sharing knowledgemengenai isu internasional kontemporer  yang dilakukan pada Selasa 8 Maret 2011 pukul 10.00-12.00. Muhammad Fakhry Ghafur, Lc, M.Ag, peneliti muda yang menyelesaikan pendidikan sarjana dengan mengambil jurusan Sastra Arab di The Faculty of Islamic Call-Tripoli Libya, menjadi pembicara dalam diskusi ini.Dalam makalahnya, Fakhry, memaparkan bahwa krisis politik yang terjadi di Libya adalah gambaran pudarnya pengaruh kekuasaan Muamar Khadafi di mata rakyatnya. Pudarnya jangkauan kekuasaan Muamar Khadafi bukan tanpa alasan. Menurut peneliti yang menyelesaikan master bidang studi Islam di Institut PTIQ Jakarta ini, sejak mengambil alih kekuasaan atas Raja Idris melalui kudeta militer tidak berdarah pada 1 September 1969, Libya mengalami transisi dari negara yang demokratis menuju otoritarianisme. Lebih lanjut Fahry menggambarkan bahwa dalam masa kepemimpinan Raja Idris lembaga-lembaga politik  seperti parlemen mampu menetapkan 11 perdana menteri selama kurun waktu 18 tahun. Hal ini menggambarkan bahwa mekanisme pergantian kepemimpinan berjalan secara berkala. Selain itu adanya pemilihan umum sejak tahun 1951 maupun adanya partai politik sebagai ciri negara demokratis mampu dipenuhi oleh rejim ini.

Berbeda dengan kepemimpinan Raja Idris yang memperbolehkan hadirnya partai politik,  Muamar Khadafi tidak mentolerir adanya partai politik, pemilihan umum maupun dewan perwakilan rakyat. Baginya dewan perwakilan rakyat hanya mampu menjadi perwakilan partai dan kelompoknya sendiri karena tidak sepenuhnya mampu memenuhi gambaran perwakilan rakyat secara sebenarnya. Selain kebijakan melarang adanya partai politik dan berbagai lembaga politik yang mampu menjadi penyeimbang kekuasaannya, Muamar Khadafi juga melarang berbagai gerakan Islam bahkan membantainya karena dianggap sebagai bentuk pengkianatan kepada negara. Melalui penerbitan dua kitab hijau  (Kitab Akhdar) serta buku dengan judul The Third International Theory, Khadafi menjalankan pemerintahannya dengan mendasarkan pada ketiganya yang di kemudian hari dikukuhkan menjadi konstitusi Libya.

Berbagai kebijakan yang dijalankan oleh Muamar Khadafi ini bagi Fahry merupakan gambaran bahwa pemerintahan Khadafi identik dengan rejim otoriter. Tidak saja saat Khadafi menangkap bahkan memenjarakan aktivis Ikhwanul Muslimin di Libya tahun 1973 dan pelarangan The Libya Fighting Group (LIFG) sejak berdirinya organisasi tersebut di tahun 1982, tetapi juga terlihat pada dikukuhkannya ketiga buku buatan Khadafi menjadi konstitusi Libya. Hal ini menandakan bahwa aturan datang dari seseorang bukan dari hukum dimana keputusan politik datang dari satu pihak dan berlangsung tertutup serta tidak terbatas. Selain itu pelarangan terhadap berbagai bentuk partai politik dan kehadiran dewan perwakilan rakyat merupakan gambaran tidak adanya jaminan kebebasan sipil.

Setelah memberi ulasan gambaran kedua rejim yang ada di Libya, di penghujung makalahnya, Fahry membuat kalkulasi bahwa sudah saatnya Khadafi mundur dari kursi kepemimpinannya untuk menghindari konflik yang lebih luas. Analisa yang diajukan Fahry adalah selain faktor internal yang tergambar dari berbagai aksi kekerasan menentang kekuasaan dan tuntutan adanya pergantian kepemimpinan juga adanya faktor eksternal yang terlihat dari dukungan Amerika Serikat terhadap kaum oposisi meski dukungan ini mengandung agenda ‘kepentingan’ penguasaan sumber minyak. Selain itu Khadafi juga telah kehilangan dukungan dari dunia Islam atas tindakannya membantai kaum muslimin di Libya. Namun kemunduran Khadafi dari tampuk kepemimpinan juga akan menyisakan persoalan tersendiri bagi Libya mengingat sulitnya mencari figur pemimpin yang akan menggantikan Khadafi. Seperti yang telah dipaparkan oleh Fahry kesulitan ini lebih disebabkan karena sistem politik yang ada tidak memberi kesempatan tumbuhnya tokoh-tokoh politik selain yang memiliki pemahaman sama dengan pemerintah yang berkuasa. Maka jika terjadi suksesi kepemimpinan, Fahry menduga bahwa kekuasaan akan jatuh ke tangan keluarga dekat atau orang-orang yang memiliki kekuasaan selama pemerintahan Khadafi. (Septi Satriani)


Pos ini dipublikasikan di Tak Berkategori. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s